Kemenaker Buka Posko Pengaduan THR

Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1440 H, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) membentuk Posko Pelayanan Konsultasi dan Penegakan Hukum Pembayaran THR Tahun 2019. Hal ini diselenggarakan guna mengantisipasi dan mencari solusi atas keluhan masyarakat terkait THR yang telah diterimanya.

Dilansir dari Kompas.com Posko tersebut bertempat di Pelayanan Terpadu Satu Atap (PTSA), Gedung B Kantor Kementerian Ketenagakerjaan di Jakarta. "Posko dibuka mulai hari ini sampai dengan 10 Juni 2019," kata Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri di Kantor Kemnaker, Jakarta, Senin (20/5/2019), seperti dikutip Antara. Posko tersebut bertugas memberikan pelayanan konsultasi pembayaran THR dan menindaklanjuti pengaduan keterlambatan pembayaran THR sesuai mekanisme dan ketentuan perundang-undangan.

Posko ini merupakan posko tahunan yang dibentuk setiap menjelang perayaan Idul Fitri. Menurut Hanif, jumlah pekerja/buruh yang melakukan konsultasi ke posko pada 2017 sebanyak 2.390 orang. 

Sementara pada 2018, ada sebanyak 606 orang yang berkonsultasi. Untuk pengaduan THR pada tahun 2018 ada 318 pengaduan, menurun 25 persen dari tahun 2017 yang sebanyak 412 pengaduan. 

Di samping posko ini, pihaknya juga membuka sistem pengaduan THR secara daring untuk memudahkan pelaporan antara pusat dan daerah dalam pelaksanaan pembayaran THR. Menaker menegaskan THR wajib dibayarkan oleh perusahaan paling lambat tujuh hari sebelum Hari Raya Idul Fitri.

Hal ini sebagaimana diatur dalam Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan. Menteri menyebut, perusahaan yang terlambat membayarkan THR kepada pekerjanya, akan dikenakan denda. "Juga perusahaan yang tidak membayarkan THR, perusahaan itu akan dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan pembatasan kegiatan usaha," katanya.

Hanif pun telah menerbitkan Surat Edaran Menaker Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan THR Keagamaan Tahun 2019 yang ditujukan kepada para gubernur. Melalui surat edaran tersebut, para gubernur memerintahkan bupati/wali kota dan pemangku kepentingan terkait di wilayah untuk mengawasi para pengusaha di wilayahnya dalam melaksanakan pembayaran THR tepat waktu kepada karyawannya.

Untuk mengantisipasi timbulnya keluhan dalam pembayaran THR, Menaker Hanif juga meminta provinsi untuk membentuk Posko Pelayanan Konsultasi dan Penegakkan Hukum Pembayaran THR Tahun 2019.

Wow Rp.71.466.000 Honor PPK dan PPS Picung Raib digondol Maling

Pandeglang, Warg4NET – Honor Panita Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemilihan Suara (PPS) bulan April 2019 untuk Kecamatan Picung sepertinya akan terlambat diberikan. Pasalnya uang sebesar Rp. 71.466.000 yang dibawa oleh Kepala Sekretariat (Kasek) dan bendahara PPK raib digondol maling.

Informasi yang dilansir dari BantenNews peristiwa itu terjadi pada Jumat (18/5/2019) sekitar pukul 11.23 WIB di sekitar Alun-alun Pandeglang atau tepatnya di parkiran Rumah Makan Dapoer Ibu Pandeglang. Korban yang baru mengambil untuk honor PPK dan PPS dari salah satu bank mengalami pecah ban.

Mengetahui ban mobil miliknya kempis, Kasek dan Bendaraha itupun menggantinya. Diduga pencuri beraksi saat korban tengah sibuk mengganti ban dengan cara masuk ke dalam mobil melalui pintu belakang sebelah kanan. Alhasil pencuri berhasil membawa kabur tas merah yang berisi uang puluhan juta itu.

“Karena setelah beres bongkar pasang,tas berisi uang itu sudah

hilang, Setelah kejadian itu kami langsung melaporkan kejadian tersebut ke polres pandeglang,” beber Bendahara PPK Picung Najmudin, Sabtu (19/5/2019).

Sementara itu, Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Polres Pandeglang, AKP Deddy Hermawan membenarkan adanya peristiwa pencurian itu, saat ini kasus itu tengah dalam penanganan anggota Satreskrim Pandeglang.

“Iya betul ada dan korban sudah melapor,” pungkapnya. (Med/Red)

Bagi para masyarakat yg hendak mengambil uang dengan jumlah yang banyak harap berhati-hati dan kalau bisa minta pengawalan kepada aparat kepolisian, Ban pecah ini kadang - kadang di jadikan peluang bagi para pencuri inovatif.

Real Count Website Situng Salah, Bawaslu Tetapkan KPU Melakukan Pelanggan

Nasional, Warg4NET - Aplikasi sistem penghitungan suara (Situng) KPU salah, dan prosedur pelaporan lembaga survei penyelenggara quick count_melanggar aturan.

Informasi yang dilansir dari Hersubenoarief.com KPU tidak bisa berkilah bahwa Situng bukan hasil resmi penghitungan suara. Karena Bawaslu sudah menegaskan bahwa keberadaan situng telah diakui dalam undang-undang yang berlaku.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) membuat keputusan sangat berani, sekaligus cukup mengejutkan.

“Menyatakan KPU terbukti secara sah melanggar tata cara dan prosedur dalam input data sistem informasi penghitungan suara atau Situng,” ujar ketua majelis hakim Abhan dalam persidangan di kantor Bawaslu RI, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (16/5/2019).

Bawaslu juga memerintahkan KPU untuk memperbaiki tata cara dan prosedur dalam input data sistem informasi pemungutan suara dalam situng.

Selain Situng KPU, majelis hakim Bawaslu juga memutuskan KPU bersalah melanggar administrasi penyelenggaraan quick count. Ada dua keputusan Bawaslu soal quick count.

“Satu bahwa KPU tidak melakukan pengumuman secara resmi terkait pendaftaran pelaksanaan kegiatan penghitungan cepat pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD, serta pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2019,” ujar anggota majelis, Rahmat Bagja,

Kedua, KPU tidak menyurati secara resmi ke lembaga penghitungan cepat hasil pemilu untuk memasukkan laporan sumber dana, metodologi yang digunakan paling lambat 15 hari setelah penghitungan cepat hasil pemilu.

“Hal itu merupakan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan pasal 449 ayat 4 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, pasal 29 dan 30 ayat 1 PKPU 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat,” tambah Bagja.

Bawaslu meminta KPU agar segera mengumumkan lembaga survei mana saja yang tidak memasukkan laporan ke KPU.

Keputusan ini memberi sedikit harapan adanya perbaikan pada sistem penghitungan suara pilpres secara menyeluruh.

Sejak diunggah pada tanggal 19 April 2019, Situng banyak dipersoalkan oleh masyarakat dan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi. Mulai dari temuan adanya ribuan kesalahan input data, sampai kecurigaan pola input yang disesuaikan dengan hasil perolehan suara mirip quick count lembaga survei.

Hasil temuan IT BPN menunjukkan angka-angka perolehan suara di TPS yang diupload di Situng sering berubah-ubah. Suara paslon 01 tiba-tiba bisa bertambah, dan perolehan suara paslon 02 berkurang.

Dari pemantauan Robot yang dimiliki oleh seorang profesor dari Universitas Airlangga, Surabaya Soegianto Soelistiono terlihat jelas kapan angka-angka tersebut berubah. Terutama pada malam hari dan saat-saat orang sibuk melakukan tarawih, sehingga tidak memantau Situng.

Wakil Ketua DPR Fadlizon ketika melakukan sidak mendapatkan ada lima temuan pada Situng KPU. Pada intinya Situng KPU sangat lemah. Proses validasinya lemah sehingga membuka celah pelanggaran.

https://www.facebook.com/soegianto.soelistiono.5/posts/109693693582870

Petugas KPPS Meninggal 527 Orang Sakit 11.239 Data Kemenkes per tgl 15 Mei 2019

Nasional, Warg4NET - Pasca Pemilu 17 April lalu, merupakan suatu momen yang sangat penting dimana selain pemilihan umum banyak juga keluarga yang berduka terutama bagi keluarga korban yang meninggal saat menjadi panitia penyelenggara pemilu April 2019 lalu.

Dilansir dari Kompas.com Berdasarkan siaran pers Kementerian Kesehatan yang dilansir Antara, Kamis (16/5), jumlah korban sakit dan meninggal tersebut hasil investigasi Kemenkes di 28 provinsi per tanggal 15 Mei.

Jumlah petugas pemilu yang meninggal bertambah dari 4 provinsi yakni Sumatera Utara dengan jumlah petugas meninggal sembilan jiwa Sulawesi Selatan empat jiwa, Bangka Belitung satu jiwa, dan Sulawesi Barat satu jiwa.

Berdasarkan laporan dinas kesehatan di setiap provinsi menunjukkan jumlah petugas Pemilu yang meninggal terbanyak ada di Provinsi Jawa Barat dengan jumlah 177 jiwa, diikuti Jawa Timur 82 jiwa, dan Jawa Tengah 44 jiwa.

Sisanya, di Sumatera Barat satu jiwa, Bengkulu 7 jiwa, Kepulauan Riau empat jiwa, Lampung 23 jiwa, Sumatera Selatan 25 jiwa, Jambi enam jiwa, Riau tujuh jiwa, Banten 29 jiwa, DKI Jakarta 18 jiwa, Jawa Barat 177 jiwa, Jawa Tengah 44 jiwa, Jawa Timur 82 jiwa, Yogyakarta 10 jiwa, Kalimantan Tengah enam jiwa, Kalimantan Timur enam jiwa, Kalimantan Selatan delapan jiwa, Kalimantan Barat 26 jiwa, Gorontalo tidak ada, Bali dua jiwa, NTB tujuh jiwa, Sulawesi Utara dua jiwa, Sulawesi Tenggara enam jiwa, Maluku Utara tidak ada, dan Maluku dua jiwa.

Penyebab terbanyak kematian di Jawa Barat adalah gagal jantung dengan jumlah 24 jiwa, begitupun di Jawa Timur yang jumlahnya 11 jiwa.

Berbeda dengan Jawa Tengah, penyebab kematian terbanyak di sana adalah infarct myocard sebanyak tiga jiwa. Penyakit lainnya berupa koma hepatikum, stroke, respiratory failure, hipertensi emergency, meningitis, sepsis, asma, diabetes melitus, gagal ginjal, TBC, kegagalan multi organ, dan satu lagi disebabkan oleh kecelakaan.

Sementara untuk petugas Pemilu sakit yang mencapai 11.239 disebabkan sembilan jenis penyakit, yakni Hipertensi Emergency, Diabetes, Asma, Dispepsia, Gastritis, infeksi saluran kemih, typoid, syncope, dan stroke. Secara kumulatif, usia petugas yang sakit paling banyak berkisar antara 30-39 tahun.

Baik petugas yang meninggal maupun yang sakit, keduanya disebabkan oleh penyakit tidak menular yang memiliki kasus tinggi di Indonesia. Dalam 30 tahun terakhir ini, terjadi perubahan pola penyakit yang disebabkan berubahnya perilaku manusia. Pada tahun 1990-an, penyebab kematian dan kesakitan terbesar adalah penyakit menular.

Sejak tahun 2010 penyebab terbesar kesakitan dan kematian adalah penyakit tidak menular seperti stroke, jantung, dan kencing manis. Penyakit Tidak Menular memiliki proporsi utama yaitu 57 persen dari total kasus. [noe]

Semoga Allah mengampuni dosa²nya dan ditempatkan di surga, insyaallah. Karena mereka adalah pahlawan yang telah gugur dalam bertugas, untuk kepentingan negara dan pengabdian bangsa dan rakyat. diberi ketabahan dan keikhlasan bagi keluarga korban yang di tinggalkan. Amnin

Inilah Pemuda Pencipta Robot Pelacak Kecurangan Pilpres 2019

Nasional, Warg4NET - Haerul Anas Suaidi, pemuda cerdas asal Madura ini menciptakan robot pelacak Situs Penghitungan KPU. Ribuan pasang mata, yang hadir dalam acara Mengungkap Fakta-Fakta Kecurangan Pemilu 2019 di Jakarta, Selasa (petang), seperti tersihir saat alumni teknik telekomunikasi ITB 2001 ini tampil membongkar ribuan jejak kecurangan Situng KPU.

Dilansir dari Gontornews, Melalui jasa ROBOT Ciptaannya, anak ini tampil meyakinkan membeber jejak error SITUNG KPU dari menit ke menit. “ROBOT ini saya simpan di tempat aman. Ada di planet Mars. Jadi gak akan bisa ditemukan para cebong” guyonnya.

Jejak kecurangan Situng KPU sudah terekam semua, sampai ke setiap TPS. KPU gak bisa bantah atau berkelit. “Silakan minta data TPS mana menit keberapa sudah direkam ROBOT TIDAK IKHLAS,” jelasnya.

Masya Allah. Allahu Akbar! Teriakan takbir bergema dari audiens di Grand Sahid Jakarta kemarin petang.

Menurutnya, dia sengaja memberi nama demikian karena “saya tidak ikhlas suara Prabowo-Sandi dicuri.” CEO Edumatic International ini tidak ikhlas kedaulatan rakyat dimanipulasi.

ROBOT Hairul Anas ini dibuat dengan dana sekitar 100 juta saja, 70 juta untuk sewa 100 laptop, 30 juta untuk dana pembuatan softwarenya. Dengan modal minimal, anak ITB ini bisa mengalahkan Situng KPU yang bermodal trilyunan rupiah.

Banyak pihak kagum dan mengapresiasi karya anak milenial ini. “Selamat kepada Hairul Anas Suaidi, alumni Elektro ITB, yang telah menciptakan robot pemantau tampilan situng KPU menit demi menit secara kontinyu. Hasil karyamu telah membukakan mata seluruh rakyat tentang kecurangan ini. Dan menguatkan BPN doing a big step forward,” tulis Arie Karimah dalama laman medsosnya.

” Hasil karyamu telah membukakan mata seluruh rakyat, Dan menguatkan BPN doing a big step forward,” komentar Meta Hammet.

“Subhanallah… Allahu Akbar, Inilah anak muda jebolan ITB yang Allah kirim sebagai *kunci* membongkar semua kecurangan Pilpres 2019,” tulis Zarif.

“Anas adalah contoh orang berilmu yang mau “turun ke bumi” untuk memberikan jalan terang atas kegelapan yg sedang terjadi saat ini. Teruslah berkarya untuk negeri ini,” tegas Arie.

Semoga Allah melindungi Hairul Anas Suaidi. ROBOT TIDAK IKHLAS itu akan dicatat oleh sejarah Pemilu Indonesia, dan menjadi bagian dari amal jariahnya.

Negeri ini butuh manusia-manusia pintar yang peduli kepada bangsa, negara dan rakyat.

Silahkan Tonton Video Pemaparan Anas Terkait Hasill Scren Monitoring Robot ciptaanya » berikut videonya:

Ini tentang Monkeypox (MPX) Penyakit Cacar Monyet yang Ada di Singapura

Kesehatan, Warg4NET - Pemerintah Singapura telah mengonfirmasi adanya virus monkeypox atau cacar monyet  di negara mereka.

Virus tersebut terbawa oleh seorang warga Nigeria yang berkunjung ke Singapura pada 28 April 2019 dan ia terbukti positif mengidap cacar monyet pada 8 Mei.

Penderita Monkeypox atau Cacar Monyet (360nobs.com)

Dikutip Warg4net dari Tribunnews, cacar monyet merupakan penyakit langka yang disebabkan virus.

Masyarakat tidak perlu panik dengan pemberitaan mengenai adanya penyakit Monkeypox yang kemungkinan dapat masuk ke Indonesia. Meski demikian, masyarakat diimbau untuk senantiasa waspada dan menjaga kebersihan.

“Sampai saat ini belum ditemukan kasus Monkeypox di Indonesia,” jelas Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dr. Anung Sugihantono, MKes. Monkeypox adalah penyakit akibat virus yang ditularkan melalui binatang (zoonosis). Penularan dapat terjadi melalui kontak dengan darah, cairan tubuh, atau lesi pada kulit atau mukosa dari binatang yang tertular virus.

Penularan pada manusia, menurut Anung, terjadi karena kontak dengan monyet, tikus gambia dan tupai, atau mengonsumsi daging binatang yang sudah terkontaminasi. Inang utama dari virus ini adalah rodent (tikus). Penularan dari manusia ke manusia sangat jarang.

Wilayah terjangkit Monkeypox secara global yaitu Afrika Tengah dan Barat (Republik Demokratik Kongo, Republik Kongo, Kamerun, Republik Afrika Tengah, Nigeria, Ivory Coast, Liberia, Sierra Leone, Gabon and Sudan Selatan), tambahnya.

Pencegahan

Dirjen Anung menyatakan, Monkeypox dapat dicegah. Untuk itu ia mengimbau masyarakat untuk Menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, seperti cuci tangan dengan sabun; Menghindari kontak langsung dengan tikus atau primata dan membatasi pajanan langsung dengan darah atau daging yang tidak dimasak dengan baik; Menghindari kontak fisik dengan orang yang terinfeksi atau material yang terkontaminasi; Menghindari kontak dengan hewan liar atau mengkonsumsi daging yang diburu dari hewan liar (bush meat).

Anung berpesan kepada pelaku perjalanan yang baru kembali dari wilayah terjangkit Monkeypox agar segera memeriksakan dirinya jika mengalami gejala-gejala demam tinggi yang mendadak, pembesaran kelenjar getah bening dan ruam kulit, dalam waktu kurang dari 3 minggu setelah kepulangan, serta menginformasikan kepada petugas kesehatan tentang riwayat perjalanannya.

Kepada petugas kesehatan, Dirjen Anung mengingatkan agar menggunakan alat pelindung, minimal sarung tangan dan masker saat menangani pasien atau binatang yang sakit.

Gejala dan Tanda

Masa inkubasi (interval dari infeksi sampai timbulnya gejala) Monkeypox biasanya 6 – 16 hari, tetapi dapat berkisar dari 5 – 21 hari. Gejala yang timbul berupa demam, sakit kepala hebat, limfadenopati (pembesaran kelenjar getah bening), nyeri punggung, nyeri otot dan lemas.

Ruam pada kulit muncul pada wajah kemudian menyebar ke bagian tubuh lainnya. Ruam ini berkembang mulai dari bintik merah seperti cacar (makulopapula), lepuh berisi cairan bening, lepuh berisi nanah, kemudian mengeras. Biasanya diperlukan waktu hingga 3 minggu sampai ruam tersebut menghilang.

Monkeypox biasanya merupakan penyakit yang dapat sembuh sendiri dengan gejala yang berlangsung selama 14 – 21 hari. Kasus yang parah lebih sering terjadi pada anak-anak dan terkait dengan tingkat paparan virus, status kesehatan pasien dan tingkat keparahan komplikasi.

Kasus kematian bervariasi tetapi kurang dari 10% kasus yang dilaporkan, sebagian besar di antaranya adalah anak-anak. Secara umum, kelompok usia yang lebih muda tampaknya lebih rentan terhadap penyakit Monkeypox.

Dirjen Anung menegaskan Monkeypox hanya dapat didiagnosis melalui pemeriksaan laboratorium.

“Tidak ada pengobatan khusus atau vaksinasi yang tersedia untuk infeksi virus Monkeypox. Pengobatan simptomatik dan suportif dapat diberikan untuk meringankan keluhan yang muncul,” tambahnya.

Kejadian Luar Biasa

Monkeypox pernah menjadi KLB di beberapa wilayah. Tahun 1970 terjadi kejadian luar biasa (KLB) pada manusia pertama kali di Republik Demokratik Kongo. Tahun 2003 dilaporkan kasus di Amerika Serikat, akibat riwayat kontak manusia dengan binatang peliharaan prairie dog yang terinfeksi oleh tikus Afrika yang masuk ke Amerika. Tahun 2017 terjadi kejadian luar biasa di Nigeria.

“Bulan Mei 2019 dilaporkan seorang warga negara Nigeria menderita Monkeypox, saat mengikuti lokakarya di Singapura. Saat ini pasien dan 23 orang yang kontak dekat dengannya diisolasi untuk mencegah penularan lebih lanjut,” jelas Anung.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Halo Kemkes melalui nomor hotline 1500-567, SMS 081281562620, faksimili (021) 5223002, 52921669, dan alamat email kontak@kemkes.go.id

22 Mei Menjadi Tanggal yang Sangat dinanti nanti oleh Rakyat Indonesia

Pesta Demokrasi di Indonesia sebentar lagi akan sampai pada penghujung atau penentuan siapa yang akan terpilih sesuai hasil perhitungan yang telah dilakukan pemungutan tanggal 17 April 2019, yaitu pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan PDP RI, DRP RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Dan hari rabu tanggal 22 mei 2019 KPU RI akan mengumumkan dan menetapkan siapa yang akan menjadi presiden 5 tahun kedepan.

Sudah hampir sebulan berlalu setelah pemilihan KPU masih melakukan rekapitulasi di tiap provinsi, dan untuk hari ini 14 mei ada 7 Provinsi yang akan menggelar rekapitulasi di antaranya Aceh, Sumatera Barat, Kepri, Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, NTB, dan Sultra.

Dilansir dari DetikNews Ketua KPU Arief Budiman mengatakan, "Jadi besok akan ada tujuh provinsi. Kita pastikan saja siapa yang sesi pagi, supaya KPU provinsinya siap," ujarnya di kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Selasa (14/5/2019).

Arief mengatakan provinsi tersebut antara lain Aceh, Sumatera Barat, Kepulauan Riau (Kepri), dan Jawa Tengah. Sebenarnya Jawa Barat juga akan direkapitulasi besok, namun pihak KPU Provinsi Jabar belum memberikan konfirmasi. 

Nantinya, rekapitulasi ini dimulai pada pukul 10.00 WIB di kantor KPU, dengan dua panel. Arief mengatakan pada panel pertama akan terlebih dulu merekap Jawa Tengah, sedangkan panel kedua akan membahas Kepri dan Sumatera Barat.

Namun ada saat yang sangat ditunggu tunggu oleh seluruh rakyat Indonesia yaitu tanggal 22 Mei 2019 dimana di hari itu KPU menetapkan penentuan presiden dan wakil presiden bagi seluruh rakyat Indonesia, semoga semuanya berjalan dengan jujur, adil, berkepastian hukum, lancar tanpa ada kecurangan dari segi apapun. Rakyat menanti Calon pemimpin baru yang akan memimpin Indonesia 5 tahun kedepan.

---

Untirta Resmi Punya Fakultas Kedokteran Pertama di Banten

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) merupakan kampus negeri terbesar di Banten memiliki beberapa fakultas diantaranya Pascasarjana, Pendidikan, Hukum, Ekonomi dan Bisnis, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Pertanian serta Fakultas Teknik. Namun pada Mei 2019 Untirta resmi mempunyai Fakultas Kedokteran. Fakultas kedokteran merupakan satu satunya fakultas yang ada di Provinsi Banten. Ini merupakan salah satu bentuk kepedulian terhadap masyarakat Banten khususnya dan untuk membentuk SDM dan teratasinya masalah Pendidikan dalam bidang kesehatan di Banten.

Seperti dilansir dari Newsmedia Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir menyerahkan SK penambahan Fakultas Kedokteran Universitas Sultan Ageng Tirtayasa di Auditorium Untirta Kota Serang, Jumat (10/5/2019) sore.

Rektor Untirta, Soleh Hidayat mengatakan, penambahan fakultas tersebut tidak lain untuk mendukung program Pemerintah Provinsi Banten di bidang kesehatan.

Ia menjelaskan, sejauh ini pihaknya sedang mendidik beberapa calon dosen yang akan mengajar di fakultas kedokteran tersebut.

"SDM sedang di kuliahkan di UI, Insyallah akan teratasi dengan baik, misalnya biomed kurang lima, kita sekolahkan lima," jelasnya. 

Sementara itu, Menristekdikti Mohamad Nasir mengatakan, pihaknya berkomitmen untuk membentuk fakultas kedokteran di setiap provinsi di Indonesia.

"Saya punya konsep setiap provinsi punya fakultas kedokteran, tahun 2017 Pak Gubernur baru bertemu saya, maka saya minta sudah proses aja, kalau memenuhi prosedur, kita terbitkan, sehingga persiapan visitasi awal 2018, 2019 februari visitasi selanjutnya, dan baru diterbitkan SK nya sekarang," kata Nasir.

Ia menerangkan, pendirian fakultas kedokteran di Untirta untuk mendukung kesehatan di Provinsi Banten, sebab menurutnya, persoalan di Banten yang sangat penting adalah persoalan kesehatan.

"Saya sudah bicara dengn Menteri Kesehatan, memang maslah di Banten ini kesehata, kalau kesehatan tidak bagus maka akan mempengaruhi pendidikan, supaya kesehatan baik maka lulusan di sini akan meningkatkan kualitasnya nanti," pungkasnya. [ahi]

Semoga dengan adanya Fakultas Kedokteran Untirta bisa semakin maju dan berkembang lagi, dan semoga masyarakat Banten khususnya pelajar bisa menimba ilmu disana tidak harus jauh - jauh keluar daerah serta masalah tentang pendidikan khususnya bidang kesehatan bisa teratasi dan semoga Banten mempunyai SDM yang baik dalam bidang kesehatan.